POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di Kabupaten Berau, fluktuasi harga komoditas perikanan kini menjadi perhatian, seiring meningkatnya selisih harga dari tingkat nelayan hingga ke konsumen di perkotaan. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai dinamika tersebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun tetap harus dikendalikan agar tidak memberatkan masyarakat.

Salah satu faktor paling dominan dalam pembentukan harga adalah biaya distribusi. Ketika hasil tangkapan nelayan dari kampung harus dibawa ke kota, ada ongkos tambahan yang tidak kecil terutama untuk bahan bakar minyak (BBM).

“Saat ke kota dipastikan ada penambahan biaya BBM. Tidak mungkin dari kampung ke desa atau ke kota tidak ada peningkatan harga, karena pedagang juga butuh margin keuntungan,” ujar Bupati Sri Juniarsih Mas baru-baru ini.

Dalam praktiknya ternyata  harga ikan tidak melonjak secara tiba-tiba, melainkan naik secara bertahap mengikuti rantai distribusi. Dari nelayan ke pengepul, lalu ke pedagang, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Setiap tahapan membawa konsekuensi biaya dan keuntungan. Di sinilah harga perlahan “naik di jalan”.

Namun demikian, Sri Juniarsih menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kenaikan harga tetap dalam batas wajar.

“Dari kondisi ini keberadaan harga kita upayakan untuk standar seperti yang ada sekarang ini,” katanya.

Untuk itu, Pemkab Berau bakal mengambil langkah konkret dengan memperketat pengawasan terhadap distribusi dan margin keuntungan. Dinas Perikanan Kabupaten Berau diberi peran penting untuk mengawal mekanisme ini secara langsung. Pengaturan margin pedagang menjadi salah satu fokus utama, guna mencegah adanya lonjakan harga yang tidak proporsional di tingkat pasar.

 “Dengan kondisi itu maka margin pedagang akan diatur oleh Dinas Perikanan,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan daya beli masyarakat. Pedagang tetap memperoleh keuntungan yang layak, sementara masyarakat tidak harus menanggung harga yang terlalu tinggi. Selain persoalan harga, kualitas ikan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Distribusi dari wilayah pesisir ke perkotaan sering kali memakan waktu, sehingga berpotensi memengaruhi kesegaran produk.

Sri Juniarsih memastikan, pengawasan terhadap mutu ikan akan tetap dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Kita akan mengikuti aturan yang berlaku untuk memastikan kualitas ikan tetap maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, menjaga kualitas sama pentingnya dengan menjaga harga. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan ikan yang terjangkau, tetapi juga aman dan layak konsumsi. Di tengah kondisi geografis Berau yang cukup menantang, distribusi hasil perikanan memang menjadi pekerjaan yang tidak sederhana. Jarak tempuh, ketersediaan BBM, hingga rantai pasok menjadi faktor yang saling berkaitan.

Karena itu, Pemkab Berau berupaya hadir sebagai penyeimbang mengawal agar mekanisme pasar tetap berjalan, namun tidak lepas dari kontrol. Pada akhirnya, persoalan harga ikan bukan hanya tentang naik atau turunnya angka di pasar. Lebih dari itu, ini adalah soal menjaga keseimbangan: antara nelayan yang menggantungkan hidup di laut, pedagang yang mencari keuntungan, dan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap sumber protein dengan harga yang wajar.

Dengan pengawasan yang terus diperkuat, Pemkab Berau berharap harga ikan tetap stabil, kualitas terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar lokal tetap terpelihara. (sep/FN/Advertorial)